Seputar Peradilan

Transformasi Administrasi Perkara di Badan Peradilan

Transformasi Administrasi Perkara di Badan Peradilan

 

George Bernard Shaw mengatakan “Progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything”. Kemajuan tidak mungkin terjadi tanpa adanya perubahan, dan mereka yang tidak bisa merubah cara berpikir atau isi pikiran mereka, tidak akan bisa mengubah apapun. Perubahan adalah keniscayaan, dimana pada saat ini Dunia dilanda revolusi 4.0 yang fokus pada pengembangan dan pemaksimalan teknologi dan informasi. 

                Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Pengadilan Secara Elektronik adalah sebuah titik balik transformasi pelayanan administrasi perkara di Dunia Peradilan dari cara yang konvensional  dengan menggunakan surat menyurat kepada cara elektronik yang paperless. Administrasi Pengadilan secara elektronik merupakan respon Mahkamah Agung terhadap tuntutan dan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara lebih efektif dan efisien.  Dibandingkan dengan administrasi perkara yang menggunakan surat menyurat tentunya administrasi secara elektronik lebih efektif, efisien, dan ramah lingkungan. Perubahan administrasi perkara di badan peradilan secara elektronik juga merupakan langkah konkret dari Mahkamah Agung untuk mencapai tujuan yang dirumuskan dalam cetak biru yaitu administrasi yang cepat dalam mewujudkan peradilan yang agung. 

Dibandingkan dengan Lembaga Peradilan di Negara lain Mahkamah Agung Republik Indonesia selangkah ketinggalan. Dimana Pengadilan Federal Australia telah meresmikan pelayanan pengadilan dengan sepenuhnya secara elektronik pada tahun 2015. Masih banyak PR yang harus dibenahi oleh Mahkamah Agung dalam mengejar ketertinggalan dalam penerapan sistem digitalisasi dalam administrasi Perkara baik dari sisi SDM, Sistem IT, maupun Masyarakat sebagai penggunanya.

Perma No. 3 Tahun 2018 secara substansi mengatur mengenai pengajuan gugatan secara elektronik, domisili elektronik, pembayaran panjar/ biaya perkara secara elektronik, panggilan secara elektronik. Proses jawab-menjawab secara elektronik. Terjadinya transformasi yang signifikan tentu perlu adanya sosialisasi secara masih terahadap aturan Perma ini. Sosialisasi bertujuan agar para aparatur Pengadilan maupun masyarakat luas mengetahui pengaturan yang dimuat di dalam Perma tersebut sehingga Perma tersebut tidak hanya sekedar tulisan-tulisan di lembaran negara namun dapat dimplementasikan dalam menyongsong reformasi peradilan di bidang administrasi perkara.

Ditinjau dari teori efektifitas hukum Lawrence frieman. Efektif tidaknya suatu aturan dapat dilihat dari tiga unsur substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum.

  1. Substansi Hukum: Perma No. 3 Tahun 2018 selaras dengan materi muatan yang harus dimiliki oleh Peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu ketertiban dan kepastian hukum, kemanusiaan yaitu hak warga negara untuk memperoleh pelayanan hukum yang cepat, dan maksimal.
  2. Struktur Hukum: Untuk terlaksananya aturan dalam Perma No. 3 Tahun 2018 maka perlu supportive dari struktur hukum yaitu para aparatur peradilan. Tersedianya Aparatur Peradilan yang Profesional dan Kompeten terutama dalam bidang teknologi informasi maka penerapan administrasi perkara secara elektronik, terlaksana dengan baik.
  3. Budaya Hukum: Perlu budaya hukum yang “melek” dari masyarakat untuk efektifnya aturan ini. Masyarakat patuh serta mengetahui dan memahami substansi dari aturan tersebut. Sebagai pengguna dalam layanan administrasi perkara secara elektronik masyarakat juga harus memahami dalam penggunaan teknologi informasi sebagai salah satu instrument utama dalam administrasi perkara secara elektronik. Tanpa adanya budaya hukum maka sistem hukum akan kehilangan kekuatannya seperti yang di katakan Lawrence M. Friedman "without legal culture, the legal system is meet-as dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea"

Karenanya untuk efektifnya Perma No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara secara Elektronik ketiga aspek di atas harus terlaksana secara baik.  Kedepannya penulis berharap transformasi administrasi perkara secara elektronik dapat berjalan dengan baik tidak hanya di beberapa pengadilan yang ditunjuk sebagai pilot project akan tetapi di seluruh pengadilan yang ada di Indonesia  agar layanan tersebut dapat dirasakan oleh para pencari keadilan di seluruh Indonesia.

 

                                             Ditulis oleh: M. Beni Kurniawan., S. Sy., M. H.