1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

    Daftar Badan Publik

    BADAN PUBLIK 


    A. LEMBAGA EKSEKUTIF 
    Misalnya: 
    1. Kementerian Negara (berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009) 
    a. Kementerian Koordinator 
    ­ Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 
    ­ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 
    ­ Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat 
    b. Kementerian 
    - Kementerian Sekretariat Negara 
    - Kementerian Dalam Negeri 
    - Kementerian Luar Negeri 
    - Kementerian Pertahanan 
    - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
    - Kementerian Keuangan 
    - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 
    - Kementerian Perindustrian 
    - Kementerian Perdagangan 
    - Kementerian Pertanian 
    - Kementerian Kehutanan 
    - Kementerian Perhubungan 
    - Kementerian Kelautan dan Perikanan 
    - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
    - Kementerian Pekerjaan Umum 
    - Kementerian Kesehatan 
    - Kementerian Pendidikan Nasional 
    - Kementerian Sosial 
    - Kementerian Agama 
    - Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 
    - Kementerian Komunikasi dan Informatika 
    - Kementerian Riset dan Teknologi 
    - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
    - Kementerian Lingkungan Hidup 
    - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
    - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
    - Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal 
    - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 
    - Kementerian Badan Usaha Milik Negara 
    - Kementerian Perumahan Rakyat; dan 
    - Kementerian Pemuda dan Olahraga

    2. Lembaga Pemerintah Non Kementerian 
    Misalnya: 
    a. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 
    b. Badan Intelijen Negara (BIN) 
    c. Badan Kepegawaian Negara (BKN) 
    d. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 
    e. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 
    f. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) 
    g. Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) 
    h. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 
    i. Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BPPBK) 
    j. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) 
    k. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
    l. Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata; 
    m. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 
    n. Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
    o. Badan Pusat Statistik (BPS) 
    p. Badan Standardisasi Nasional (BSN) 
    q. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) 
    r. Badan Urusan Logistik (BULOG) 
    s. Lembaga Administrasi Negara (LAN) 
    t. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 
    u. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) 
    v. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 
     
    3. Kepolisian Negara Republik Indonesia 
    a. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia 
    b. Kepolisian Daerah 
    c. Kepolisan Resort 
    d. Kepolisian Sektor 
     
    4. Kejaksaan Republik Indonesia 
    a. Kejaksaaan Agung 
    b. Kejaksaaan Tinggi 
    c. Kejaksaan Negeri 
     
    5. Tentara Nasional Indonesia 
     
    6. Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004) 
    a. Pemerintah Daerah Provinsi  
    b. DPRD Provinsi 
    c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
    d. DPRD Kabupaten/Kota 
     
    7. Pemerintahan Desa (UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 72 Tahun 2005) 
    a. Pemerintah Desa 
    b. Badan Permusyawaratan Desa 
     
     
    B. LEMBAGA LEGISLATIF (berdasarkan UUD 1945 & UU No. 27 Tahun 2009 
    tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD) 
     

    1. Majelis Permusyawaratan Rakyat RI 
     
    2. Dewan Perwakilan Rakyat RI 
     
    3. Dewan Perwakilan Daerah RI 
     
     
    C. LEMBAGA YUDIKATIF 
    Misalnya: 
    1. Mahkamah Agung RI 
    a. Peradilan Umum 
    ­ Pengadilan Negeri 
    ­ Pengadilan Tinggi 
    ­ Pengadilan Khusus dibawahnya, antara lain: Pengadilan Niaga, Pengadilan 
    HAM, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perikanan, Pengadilan 
    Tindak Pidana Korupsi. 
    b. Peradilan Agama 
    ­ Pengadilan Agama 
    ­ Pengadilan Tinggi Agama 
    c. Peradilan Militer 
    ­ Pengadilan Militer 
    ­ Pengadilan Militer Tinggi 
    ­ Pengadilan Militer Utama 
    ­ Pengadilan Militer Pertempuran 
    d. Peradilan Tata Usaha Negara 
    ­ Pengadilan Tata Usaha Negara 
    ­ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 
    ­ Pengadilan Khusus di bawahnya, antara lain: Pengadilan Pajak. 
     
    2. Mahkamah Konstitusi RI

    D. BADAN LAIN YANG FUNGSI DAN TUGAS POKOKNYA BERKAITAN 
    DENGAN PENYELENGGARAAN NEGARA YANG SEBAGIAN ATAU 
    SELURUH DANANYA BERSUMBER DARI APBN/APBD 

    1. Komisi 
    Misalnya: 
    a. Komisi Yudisial (Pasal 24B UUD 1945 dan UU No. 22 Tahun 2004) 
    b. Komisi Pemilihan Umum (Pasal 22 E UUD 1945 dan UU Nomor 22 Tahun 2007) 
    c. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Keppres 48 Tahun 2001 dan UU Nomor 39 
    Tahun 1999) 
    d. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (UU Nomor 5 Tahun 1999) 
    e. Komisi Penyiaran Indonesia (UU Nomor 32 Tahun 2002) 
    f. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 30 Tahun 2002) 
    g. Komisi Perlindungan Anak (UU Nomor 23 Tahun 2002) 
    h. Komisi Informasi (UU Nomor 14 Tahun 2008) 
    i. Komisi Hukum Nasional (Keppres Nomor 15 Tahun 2000) 
    j. Komisi Kepolisian (UU Nomor 2 Tahun 2002) 
    k. Komisi Kejaksaan (UU Nomor 16 Tahun 2004 dan Perpres Nomor 18 Tahun 
    2005) 
    l. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Keppres Nomor 181 
    Tahun 1998 dan Perpres Nomor 65 Tahun 2005) 
     
    2. Dewan 
    Misalnya: 
    a. Dewan Pers (UU Nomor 40 Tahun 1999) 
    b. Dewan Pendidikan (UU Nomor 20 Tahun 2003) 
    c. Dewan Pembina Industri Strategis (Keppres Nomor 40 Tahun 1999) 
    d. Dewan Riset Nasional (Keppres Nomor 94 Tahun 1999) 
    e. Dewan Buku Nasional (Keppres Nomor 110 Tahun 1999) 
    f. Dewan Maritim Indonesia (Keppres Nomor 161 Tahun 1999) 
    g. Dewan Ekonomi Nasional (Keppres Nomor 144 Tahun 1999) 
    h. Dewan Pengembangan Usaha Nasional (Keppres Nomor 165 Tahun 1999) 
    i. Dewan Gula Nasional (Keppres Nomor 23 Tahun 2003) 
    j. Dewan Ketahanan Pangan (Keppres Nomor 132 Tahun 2001) 
    k. Dewan Pengembanagn Kawasan Timur Indonesia (Keppres Nomor 44 Tahun 
    2002) 
    l. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Keppres Nomor 151 Tahun 2000) 
    m. Dewan Pertahanan Nasional (UU Nomor 3 Tahun 2003) 
    n. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional (Keppres Nomor 132 Tahun 1998) 
    o. Dewan Pertimbangan Presiden (UU Nomor 19 Tahun 2006) 
     
    3. Komite 
    Misalnya:  

    a. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (UU Nomor 41 Tahun 1999 dan 
    Keppres Nomor 105 Tahun 1999) 
    b. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan (Keppres Nomor 80 Tahun 2000) 
    c. Komite Akreditasi Nasional (Keppres Nomor 78 Tahun 2001) 
    d. Komite Penilaian Independen (Keppres Nomor 99 Tahun 2009) 
    e. Komite Olahraga Nasional Indonesia (Keppres Nomor 72 Tahun 2001) 
    f. Komite Kebijakan Sektor Keuangan (Keppres Nomor 89 Tahun 1999) 
    g. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk 
    Anak (Keppres Nomor 12 Tahun 2000) 
     
    4. Badan 
    Misalnya: 
    a. Badan Pengawas Pemilu (UU Nomor 22 Tahun 2007) 
    b. Badan Narkotika Nasional (Keppres Nomor 17 Tahun 2002) 
    c. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (UU Nomor 24 Tahun 2007) 
    d. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (UU Nomor 8 Tahun 1999) 
    e. Badan Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (Keppres Nomor 150 Tahun 
    2002) 
    f. Badan Koordinasi Pengembangan TKI (Keppres Nomor 29 Tahun 1999) 
    g. Badan Pengelola Gelora Bung Karno (Keppre Nomor 72 Tahun 1999) 
    h. Badan Pengelola Kawasan Kemayoran (Keppres Nomor 73 Tahun 1999) 
    i. Badan Rekonstruksi dan Rekonsiliasi Prop. NAD dan Kep. Nias Sumatera Utara 
    (Perpu Nomor 2 Tahun 2005) 
    j. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (PP Nomor 23 Tahun 2004) 
    k. Badan Pengatur Jalan Tol (PP Nomor 15 Tahun 2005) 
    l. Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PP Nomor 16 
    Tahun 2005) 
    m. Badan Pengelola Pusat Penelitian ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Keppres 
    Nomor 43 Tahun 1976) 
    n. Badan Pengembangan Kehidupan Bernegara (Keppres Nomor 85 Tahun 1999) 
     
    5. Lembaga 
    Misalnya: 
    a. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (UU Nomor 13 Tahun 2006) 
    b. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial 
    Penyenang Cacat (Keppres Nomor 8 Tahun 1999) 
    c. Lembaga Sensor Film (PP Nomor 8 Tahun 1994) 
     
    6. Lembaga Pendidikan Negeri 
    Seluruh Lembaga Pendidikan Negeri, mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak, 
    Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Perguruan 
    Tinggi. 
      
    7. Badan Hukum Milik Negara 
    Misalnya: 
    a. Universitas Indonesia (PP Nomor 152 Tahun 2000) 
    b. Universitas Gajah Mada (PP Nomor 153 Tahun 2000) 
    c. Institut Pertanian Bogor (PP Nomor 154 Tahun 2000) 
    d. Institut Teknologi Bandung (PP Nomor 155 Tahun 2000) 
    e. Universitas Sumatera utara (PP Nomor 56 Tahun 2003) 
    f. Universitas Pendidikan Indonesia (PP Nomor 6 Tahun 2004) 
     
    8. Bentuk Lain 
    Misalnya: 
    a. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (UU Nomor 25 Tahun 2003 
    dan Keppres Nomor 81 Tahun 2003) 
    b. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Keppres Nomor 54 Tahun 2005) 
    c. Konsil Kedokteran Indonesia (UU Nomor 29 Tahun 2004) 
    d. Ombudsman Republik Indonesia (UU Nomor 37 Tahun 2008) 
    e. Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum 
    f. Unit Kerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan 
     
    E. ORGANISASI NON-PEMERINTAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG 
    KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
     
    Misalnya: 
    a. Persatuan berdasarkan keagamaan seperti, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, 
    Persekutuan Gereja Indonesia, Persatuan Umat Katolik, WALUBI, Parisada 
    Hindu Dharma Indonesia, dan lain lain. 
    b. Yayasan seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Yayasan RCTI 
    Peduli, Dompet Dhuafa, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dan lain lain. 
    c. Perkumpulan/Forum seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dan lain lain. 
    d. Serta berbagai organisasi dalam masyarakat lainnya sepanjang sebagian atau 
    seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau 
    luar negeri. 
     
    F. PARTAI POLITIK DI TINGKAT NASIONAL DAN DAERAH 
    Misalnya: 
    - Partai Hati Nurani Rakyat 
    - Partai Karya Peduli Bangsa 
    - Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia 
    - Partai Peduli Rakyat Nasional 
    - Partai Gerakan Indonesia Raya 
    - Partai Barisan Nasional 
    - Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 
    - Partai Keadilan Sejahtera 
    - Partai Amanat Nasional  
    - Partai Perjuangan Indonesia Baru 
    - Partai Kedaulatan 
    - Partai Persatuan Daerah 
    - Partai Kebangkitan Bangsa 
    - Partai Pemuda Indonesia 
    - Partai Nasional Indonesia Marhaenisme 
    - Partai Demokrasi Pembaruan 
    - Partai Karya Perjuangan 
    - Partai Matahari Bangsa 
    - Parta Penegak Demokrasi Indonesia 
    - Partai Demokrasi Kebangsaan 
    - Partai Republika Nusantara 
    - Partai Pelopor 
    - Partai Golongan Karya 
    - Partai Persatuan Pembangunan 
    - Partai Damai Sejahtera 
    - Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia 
    - Partai Bulan Bintang 
    - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
    - Partai Bintang Reformasi 
    - Partai Patriot 
    - Partai Demokrat 
    - Partai Kasih Demokrasi Indonesia 
    - Partai Indonesia Sejahtera 
    - Partai Kebangkitan Nasional Ulama 
     
    G. BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH 
    Misalnya: 
    1. Perum Bulog 
    2. Perum DAMRI 
    3. Perum Jaminan Kredit Indonesia 
    4. Perum Jasa Tirta I 
    5. Perum Jasa Tirta II 
    6. Perum Pegadaian 
    7. Perum Percetakan Negara Indonesia 
    8. Perum Percetakan Uang RI 
    9. Perum Perhutani 
    10. PT Adhi Karya Tbk 
    11. PT Amarta Karya 
    12. PT Angkasa Pura I 
    13. PT Angkasa Pura II 
    14. PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan 
    15. PT Antam Tbk 
    16. PT Asuransi Ekspor Indonesia  
    17. PT Asuransi Jasa Indonesia 
    18. PT Asuransi Jasa Raharja 
    19. PT Asuransi Jiwasraya 
    20. PT Asuransi Kesehatan Indonesia 
    21. PT Bahtera Adhiguna 
    22. PT Bali Tourism Development Corp 
    23. PT Bank Ekspor Indonesia 
    24. PT Bank Mandiri Tbk 
    25. PT Bank Negara Indonesia Tbk 
    26. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk 
    27. PT Bank Tabungan Negara 
    28. PT Barata Indonesia 
    29. PT Bhanda Ghara Reksa 
    30. PT Bio Farma 
    31. PT Biro Klasifikasi Indonesia 
    32. PT Boma Bisma Indra 
    33. PT Brantas Abipraya 
    34. PT Dahana 
    35. PT Danareksa 
    36. PT Dirgantara Indonesia 
    37. PT Djakarta Lloyd 
    38. PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari 
    39. PT Dok dan Perkapalan Surabaya 
    40. PT Garam 
    41. PT Garuda Indonesia 
    42. PT Hotel Indonesia Natour 
    43. PT Hutama Karya 
    44. PT Indofarma Tbk 
    45. PT Indra Karya 
    46. PT Inhutani I 
    47. PT Inhutani III 
    48. PT Inti 
    49. PT Jamsostek 
    50. PT Jasa Marga 
    51. PT Kawasan Berikat Nusantara 
    52. PT Kawasan Industri Makasassar 
    53. PT Kawasan Industri Wijayakusuma 
    54. PT Kereta Api Indonesia 
    55. PT Kertas Leces 
    56. PT Kimia Farma Tbk 
    57. PT Kliring Berjangka Indonesia 
    58. PT Krakatau Steel 
    59. PT LEN Industri 
    60. PT Merpati Nusantara Airlines 
    61. PT Nindya Karya 
    62. PT PANN Multi Finance 
    63. PT Pelabuhan Indonesia I 
    64. PT Pelabuhan Indonesia II 
    65. PT Pelabuhan Indonesia III  
    66. PT Pelabuhan Indonesia IV 
    67. PT Pelayaran Nasional Indonesia 
    68. PT Pembangunan Perumahan 
    69. PT Perkebunan Nusantara III 
    70. PT Perkebunan Nusantara IV 
    71. PT Perkebunan Nusantara IX 
    72. PT Perkebunan Nusantara V 
    73. PT Perkebunan Nusantara VI 
    74. PT Perkebunan Nusantara VII 
    75. PT Perkebunan Nusantara VIII 
    76. PT Perkebunan Nusantara X 
    77. PT Perkebunan Nusantara XI 
    78. PT Perkebunan Nusantara XII 
    79. PT Perkebunan Nusantara XIII 
    80. PT Perkebunan Nusantara XIV 
    81. PT Permodalan Nasional Madani 
    82. PT Pertamina 
    83. PT Pertani 
    84. PT Perusahaan Gas Negara Tbk 
    85. PT Perusahaan Listrik Negara 
    86. PT Perusahaan Pengelola Aset 
    87. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 
    88. PT PINDAD 
    89. PT Pos Indonesia 
    90. PT Pupuk Sriwidjaja 
    91. PT Rajawali Nusantara Indonesia 
    92. PT Reasuransi Umum Indonesia 
    93. PT Sang Hyang Seri 
    94. PT Sarinah 
    95. PT Semen Baturaja 
    96. PT Semen Gresik Tbk 
    97. PT Sucofindo 
    98. PT Surveyor Indonesia 
    99. PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 
    100. PT Taspen 
    101. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 
    102. PT Timah Tbk 
    103. PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko 
    104. PT Waskita Karya 
    105. PT Wijaya Karya 
    106. Bank daerah seperti Bank DKI, Bank Sumut, Bank Jabar, Bank Papua, dan 
    bank daerah lainnya 
    107. Perusahaan Daerah Air Minum 
     
    H. Lembaga atau badan atau organisasi yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud 
    dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, tetapi belum masuk pada Lampiran 
    ini tetap dianggap Badan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan 
    Informasi Publik.